5 Orang KPK OTT Diamankan di Banten. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggebrak dengan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Banten pada Rabu malam, 17 Desember 2025. Sebanyak lima orang diamankan dalam operasi senyap ini, termasuk seorang oknum jaksa dari Kejaksaan Tinggi Banten berinisial RZ. Hingga 18 Desember pagi, tim penyidik masih periksa intensif para pihak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Ini OTT kesembilan KPK sepanjang 2025, dan jadi sorotan karena libatkan berita terbaru aparat penegak hukum sendiri. Dugaan awal mengarah ke praktik pemerasan terkait pengurusan tenaga kerja asing (TKA), meski KPK belum ungkap konstruksi perkara secara resmi. Insiden ini ingatkan lagi soal integritas penegak hukum di tengah upaya bersih-bersih korupsi nasional.
Kronologi KPK OTT dan Pengamanan Pihak
Operasi dimulai Rabu sore di Kabupaten Tangerang dan sekitarnya. Tim KPK gerak cepat setelah dapat informasi intelijen, amankan lima orang di lokasi berbeda. Salah satunya oknum jaksa fungsional RZ yang bertugas di Kejati Banten. Empat lainnya diduga pihak swasta atau terkait, termasuk kemungkinan pengacara atau rekanan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo konfirmasi: “Benar ada kegiatan penyelidikan tertutup. Sampai semalam, tim amankan lima orang di Banten.” Pemeriksaan intensif lanjut hingga pagi, dengan KPK punya waktu 24 jam tentukan status hukum. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto benarkan ada oknum jaksa terjaring, dan sudah koordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk proses selanjutnya. Tak ada korban luka atau kekerasan, tapi barang bukti seperti uang tunai dan dokumen diamankan—meski nominal belum diumumkan resmi.
Dugaan Perkara dan Latar Belakang KPK OTT
Dugaan kuat mengarah ke pemerasan atau suap terkait pengurusan izin TKA—sektor rawan transaksi gelap di Banten yang banyak proyek industri dan pertambangan. Oknum jaksa diduga terima uang dari pihak swasta untuk fasilitasi perkara atau izin, mirip kasus mafia hukum sebelumnya. Ini sejalan laporan masyarakat soal pungli di pengurusan dokumen asing.
Kejati Banten belum terima info resmi, tapi Kepala Seksi Penerangan Hukum Rangga Adekresna bilang tunggu koordinasi KPK. Kasus ini tambah daftar OTT aparat penegak hukum tahun ini, setelah beberapa jaksa dan hakim terjaring sebelumnya. KPK tekankan operasi ini bagian komitmen bersih internal, tanpa pandang bulu.
Respons Aparat dan Publik
Respons cepat: KPK koordinasi Kejagung untuk pastikan proses transparan. Polres setempat bantu pengamanan lokasi, Imigrasi cek status KITAS para pihak kalau ada WNA terlibat. Publik ramai di medsos—netizen kecam “penegak hukum malah jadi pelaku”, tapi juga apresiasi KPK yang tegas.
Ini OTT kesembilan 2025, setelah sebelumnya jaring bupati dan pejabat daerah. Dampaknya: tingkatkan kewaspadaan di sektor perizinan TKA, dan dorong audit internal Kejati Banten.
Kesimpulan
OTT KPK di Banten yang amankan lima orang, termasuk oknum jaksa RZ, jadi pukulan telak buat integritas penegak hukum. Dugaan pemerasan TKA ingatkan sektor ini masih rawan, tapi aksi cepat KPK tunjukkan komitmen pemberantasan korupsi tak kenal kompromi. Dengan pemeriksaan intensif berjalan dan koordinasi Kejagung, harap kasus ini terang benderang cepat—tanpa tekanan politik. Bagi publik, ini pelajaran: korupsi di mana pun harus dihabisi, terutama dari dalam sistem sendiri. Semoga jadi momentum bersih lebih luas, bikin kepercayaan rakyat pulih.