King Jong Un Akan Berantas Semua Koruptor di Korut. Di tengah gejolak internal Korea Utara yang semakin terasa, Pemimpin Tertinggi Kim Jong Un mengumumkan kampanye anti-korupsi baru yang ambisius pada 11 Desember 2025, melalui pidato di sidang Partai Buruh Korea. Ia tegaskan akan “berantas semua koruptor” yang merusak fondasi negara, dengan janji investigasi menyeluruh terhadap pejabat provinsi dan elit partai yang terlibat penyimpangan disiplin—eufemisme untuk korupsi. Pengumuman ini datang pasca pertemuan Sekretariat Komite Sentral Partai Buruh yang mengungkap “deviasi disiplin” masif, termasuk penggelapan dana negara dan kolusi bisnis gelap. Kim, yang sudah lama soroti isu ini sejak 2019, kini perkuat retorika: korupsi jadi “musuh nomor satu” yang ancam stabilitas rezim. Ini bukan sekadar kata-kata; sumber internal sebut tim investigasi khusus sudah bentuk, mirip kampanye 2022 yang bawa puluhan eksekusi. Bagi Pyongyang, ini langkah jaga kekuasaan, tapi bagi dunia luar, sinyal potensi perubahan internal di negeri tertutup itu. BERITA BOLA
Latar Belakang Kampanye Anti-Korupsi Kim: King Jong Un Akan Berantas Semua Koruptor di Korut
Kim Jong Un tak asing dengan narasi anti-korupsi. Sejak 2012, ia luncurkan serangkaian kampanye, mulai dari surat terbuka 1992 ayahnya Kim Jong Il soal “aktivitas anti-sosialis”, hingga investigasi besar 2019 yang rampas aset elit kaya. Pada 2021, Kongres Partai Kedelapan tekankan perjuangan lawan “penyalahgunaan kekuasaan dan birokratis”, tapi implementasi lemah—korupsi tetap merajalela, peringkat Korut 170 dari 180 di Indeks Persepsi Korupsi 2024. Pengumuman 11 Desember ini beda: Kim sebut “deviasi disiplin” baru-baru ini ungkap korupsi provinsi yang rampas sumber daya negara untuk bisnis gelap. Sumber seperti 38 North sebut ini strategi rotasi elit: ganti pejabat untuk cegah pemberontakan, adaptasi tekanan eksternal seperti sanksi AS, dan kuatkan kontrol Kim di tengah aliansi Rusia. Ini mirip China Xi Jinping, tapi di Korut lebih brutal—kampanye 1991-1993 libatkan penyelidikan massal dan hukuman mati.
Detail Janji Berantas Korupsi: King Jong Un Akan Berantas Semua Koruptor di Korut
Kim janji investigasi menyeluruh: tim khusus Sekretariat Partai akan selidiki pejabat provinsi yang terlibat penggelapan dana, kolusi dengan pasar gelap, dan penyalahgunaan kekuasaan. Pidato 11 Desember soroti “musuh jahat” yang korupsi jadi akar instabilitas, dengan contoh konkret: penggelapan dana untuk impor barang mewah meski sanksi ketat. Prosesnya: sesi kritik diri massal, penangkapan diam-diam, dan hukuman berat—seperti eksekusi publik atau kamp kerja paksa. Kim puji pasukan yang “lawan korupsi dengan disiplin besi”, sambung ke dukungan militer Rusia di Ukraina. Ini tak cuma retorika; sumber Daily NK bilang warga Korut anggap ini “teater”, karena korupsi sistemik—gaji negara rendah paksa pejabat ambil suap. Tapi Kim harap kampanye ini pulihkan kredibilitas partai, terutama pasca kegagalan ekonomi 2024.
Dampak Potensial bagi Rezim dan Masyarakat
Kampanye ini bisa kuatkan pegangan Kim: rotasi elit cegah faksi oposisi, seperti pemecatan Ri Il Hwan baru-baru ini karena jaringan korupnya. Tapi risikonya tinggi—Daily NK sebut warga ragu efeknya, karena korupsi akar dari ekonomi terpusat yang gagal. Masyarakat Korut, yang andalkan pasar gelap untuk bertahan, bisa kena imbas: penggerebekan pasar swasta naik, tambah penderitaan di tengah sanksi. Secara geopolitik, ini sinyal Kim stabilkan internal sebelum dorong aliansi Rusia lebih dalam—mungkin tukar senjata dengan dukungan nuklir. Analis 38 North bilang, ini adaptasi tekanan luar: sanksi AS bikin Korut butuh elit loyal, bukan korup. Tapi kalau gagal, bisa picu ketidakpuasan massal, meski propaganda negara tutup rapat.
Kesimpulan
Janji Kim Jong Un berantas semua koruptor di Korut jadi sorotan baru di rezim tertutup itu, dari latar kampanye panjang hingga detail investigasi provinsi yang ganas. Ini strategi kuatkan kontrol, tapi warga anggap teater—korupsi sistemik tak mudah hilang. Dampaknya campur: stabilkan elit, tapi tambah beban masyarakat. Bagi dunia, ini peluang pantau retak internal Pyongyang—aliansi Rusia makin erat, tapi kegagalan bisa ubah dinamika. Kim punya modal: retorika kuat dan tim investigasi. Pantau eksekusi pertama—karena berantas korupsi di Korut tak cuma soal hukum, tapi soal bertahan hidup rezim.