Pemerintah Umumkan Kebijakan Baru 2025. Tahun 2025 dimulai dengan hembusan angin segar dari pemerintah, yang berita terkini umumkan serangkaian kebijakan baru untuk akselerasi ekonomi nasional. Pada 15 September 2025, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, luncurkan Paket Ekonomi 2025—delapan program akselerasi senilai Rp16,2 triliun, plus lima inisiatif penyerapan tenaga kerja. Kebijakan ini tak sendirian; diikuti kenaikan PPN 12% mulai Januari, kewajiban simpan DHE SDA 100% via PP 8/2025, dan regulasi impor baru seperti Permendag 16/2025. Di tengah tantangan global seperti inflasi dan geopolitik, langkah ini jadi jangkar untuk pertumbuhan 5,2%—bukan sekadar angka, tapi harapan nyata bagi UMKM dan pekerja muda. Kisahnya optimis: dari efisiensi birokrasi hingga dorong investasi, pemerintah janji 2025 sebagai tahun bangkit bersama.
Paket Ekonomi 2025: Akselerasi Pertumbuhan dan Lapangan Kerja
Paket Ekonomi 2025 jadi senjata utama pemerintah hadapi ketidakpastian dunia. Terdiri delapan program akselerasi yang langsung jalan tahun ini, empat yang lanjut 2026, dan lima program andalan penyerapan tenaga kerja—total Rp16,2 triliun dari APBN dan BUMN. Menko Airlangga tekankan, ini strategi fiskal-moneter-struktural untuk jaga momentum pembangunan, dorong kualitas pertumbuhan inklusif.
Program kunci: Program Koperasi Desa Merah Putih target bentuk 80 ribu unit usaha baru hingga Desember, serap 681 ribu tenaga kerja—fokus UMKM desa di sektor pangan dan kerajinan. Lalu, diskon tiket transportasi nasional untuk libur Nataru 2025-2026, subsidi BBM dan pupuk untuk petani, plus BLT Kesejahteraan Rakyat Rp600 ribu per jiwa untuk 20 juta keluarga miskin. Penyaluran dana Rp200 triliun ke lima bank BUMN mulai 12 September tingkatkan likuiditas, dorong kredit UMKM naik 15%. Hasil awal? Proyeksi tambah 1 juta lapangan kerja, dengan fokus lulusan perguruan tinggi via magang berbayar Rp2 juta/bulan. Airlangga bilang, “Ini bukan janji kosong; kita ukur dampak bulanan untuk pastikan inklusif.”
Kebijakan Fiskal Pemerintah: Kenaikan PPN dan Efisiensi Birokrasi
Fiskal jadi tulang punggung, dengan kenaikan PPN dari 11% jadi 12% berlaku 1 Januari 2025—langkah kontroversial tapi strategis untuk tambah penerimaan negara Rp100 triliun, alokasikan ke infrastruktur dan subsidi. Pemerintah janji lindungi kelompok rentan: PPN 12% tak kena untuk barang pokok seperti beras dan obat, plus insentif pajak untuk UMKM omzet di bawah Rp4,8 miliar. Ini bagian reformasi pajak yang mulai 2025, termasuk opsen PKB dan BBNKB untuk kendaraan—naik 5-10% guna dana jalan tol dan transportasi umum.
Efisiensi birokrasi tak kalah penting: pembatasan SPPD ASN, khususnya pejabat, kurangi anggaran perjalanan 20% atau Rp50 triliun—dalihkan ke program prioritas seperti pendidikan vokasi. ASN diimbau kerja hybrid, pakai platform digital untuk koordinasi. Kebijakan ini, via Instruksi Presiden, target hemat Rp100 triliun nasional, sambil tingkatkan transparansi via e-audit KPK. Kritik muncul soal beban ASN, tapi pemerintah sebut ini adaptasi era digital—seperti T3 Kemkomdigi yang dorong konektivitas 100% desa.
Regulasi Impor dan Digital dari Pemerintah: Lindungi Lokal, Dorong Inovasi
Impor dapat sentuhan baru via Permendag 16/2025, payung regulasi yang cabut Permendag 8/2024—sederhanakan klaster seperti tekstil (Permendag 17), pertanian (18), dan garam/perikanan (19). Tujuannya cegah banjir impor yang saingi UMKM, respons USTR Report AS soal polemik pelabuhan. Barang impor kini butuh verifikasi lebih ketat, prioritas lokal content 40%—dorong produksi dalam negeri naik 15%. Eksportir SDA seperti nikel dan sawah untung besar: PP 8/2025 wajib simpan 100% DHE di bank nasional selama 12 bulan, tambah devisa USD 80 miliar, mulai Maret.
Digital tak ketinggalan: Kemkomdigi umumkan T3 (Terhubung, Tumbuh, Terjaga) sebagai Renstra 2025-2029, orkestrasi konektivitas 5G penuh, ekonomi digital Rp1.000 triliun, dan keamanan siber via PP TUNAS untuk batasi konten negatif. Meutya Hafid sebut ini fondasi Indonesia Digital, selaraskan pusat-daerah—target 90% UMKM online. Dampaknya? Investasi asing naik 20% di tech, ciptakan 500 ribu jobs digital.
Kesimpulan
Kebijakan baru 2025 pemerintah—dari Paket Ekonomi Rp16,2 triliun hingga PPN 12% dan T3 digital—jadi blueprint bangkit di tengah badai global. Ini bukan sekadar regulasi; ia janji pertumbuhan 5,2%, 1 juta lapangan kerja, dan devisa tambahan USD 80 miliar, sambil lindungi UMKM dan ASN. Tantangan seperti inflasi impor ada, tapi gotong royong pusat-daerah bisa atasi. Prabowo dan timnya tunjukkan komitmen: 2025 tahun aksi, bukan janji. Bagi rakyat, ini peluang—ikuti program magang atau koperasi, dan saksikan Indonesia maju. Semoga kebijakan ini lahirkan cerita sukses, bawa kita ke 2026 yang lebih cerah dan inklusif.